Diduga Terima Suap Rp1,3 M, Apakah Penyidik KPK Itu ‘Bermain’ Sendiri?

Stepanus bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar.

Diduga Terima Suap Rp1,3 M, Apakah Penyidik KPK Itu 'Bermain' Sendiri?
Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju digiring petugas untuk mengikuti konferensi pers usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Hindiatimes.com Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) kini tengah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP). Penyidik dari unsur Polri itu diduga menerima suap Rp1,3 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Keduanya bersama Maskur Husain (MH) selaku pengacara ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2020-2021.

Baca juga: Tokoh Antikorupsi itu Kini jadi Tersangka KPK

Dalam keterangannya pada Kamis (22/4/2021) malam, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan Stepanus bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar.

“MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia/swasta), teman dari saudara SRP dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 miliar,” kata Firli.

Ia menyatakan pembukaan rekening bank oleh Stepanus dengan menggunakan nama Riefka dimaksud, telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur.

“Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK,” ujar Firli.

Kemudian, dari uang yang telah diterima oleh Stepanus dari Syahrial, kata Firli, lalu diberikan kepada Maskur sebesar Rp325 juta dan Rp200 juta.

Atas perbuatan tersebut, Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Stepanus Tidak Bertindak Sendiri

Dugaan gratifikasi lulusan Akpol angkatan 42 itu mendapat tanggapan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW meyakini Stepanus tidak bertindak sendiri. Ada semacam kesepakatan kolektif bersama penyidik lain.

“ICW meyakini Penyidik Robin tidak bertindak sendiri dalam perkara dugaan suap atau gratifikasi ini. Sebab, proses untuk merealisasikan janjinya (menghentikan perkara pada tingkat penyelidikan) merupakan kesepakatan kolektif bersama penyidik lain dan mendapatkan persetujuan dari atasannya di kedeputian penindakan,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Jumat (23/4).

Baca juga: Wanggai dan Rasisme yang Akan Tetap Hidup di Indonesia

“Pertanyaan lanjutannya: apakah ada Penyidik lain yang terlibat? Atau bahkan lebih jauh, apakah atasannya di kedeputian penindakan mengetahui rencana jahat ini?” imbuh dia.

Stepanus kini dijerat pasal gratifikasi. Hal ini diduga terkait adanya uang Rp 438 juta yang diduga diterimanya pada rentang Oktober 2020 hingga April 2021.

ICW mendesak KPK mengusut soal penerimaan itu. Termasuk apakah uang itu terkait pengurusan perkara di KPK serta pihak lain di KPK yang kemungkinan terlibat.

“Maksud pengusutan tersebut adalah guna mencari informasi, apakah praktik lancung ini baru pertama terjadi atau sebelumnya sudah sering dilakukan oleh tersangka? Jika iya, siapa lagi pihak-pihak yang pernah melakukan transaksi tersebut?” kata Kurnia.

Kasus yang Menjerat Wali kota Tanjungbalai

Sebelumnya, pada Selasa (20/4/2021), KPK menggeledah kediaman Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Sumatera.

Juru Bicara KPK Ali Fikri memang belum memberikan keterangan resmi soal penggeledahan tersebut. Namun beredar kabar, penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Syahrial ketika dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Tanjungbalai tahun 2014-2016 silam. Kala itu, Syahrial disebut-sebut menerima suap yang nilainya konon ratusan juta rupiah.

Kasus ini berawal dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 64C/LHP/XVII.MDN/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016, terkait alokasi dana anggaran 2015 untuk lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Tipe C di Jalan Kartini, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. Adapun nilai proyek rumah sakit itu mencapai Rp 3,5 miliar.

Dari informasi yang dihimpun Hindiatimes.com dari berbagai sumber, proyek rumah sakit tipe C ini dikerjakan oleh PT Care Indonusa. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya dugaan kerugian negara mencapai Rp 1 miliar.

Kasus ini sempat ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai. Dari proses pemeriksaan, disebut-sebut ada temuan dua alat bukti berupa transfer uang ratusan juta rupiah dari D kepada Syahrial, yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPRD Tanjungbalai 2014-2016.

D menyetor uang pada Syahrial, karena yang bersangkutan dianggap berjasa memenangkan tender tersebut. Bukan cuma bukti transfer saja, konon ada juga bukti pesan singkat dari nomor selular yang katanya identik dengan nomor handphone milik Syahrial.

Atas dasar itu, sejumlah aktivis kemudian meributi masalah ini. Beberapa aktivis melaporkan kasus ini ke KPK beberapa tahun silam. Bahkan, informasi yang beredar, sejumlah pejabat Pemko Tanjungbalai pernah diperiksa berjemaah tahun 2020 lalu.*