Membaca Ulang Aturan Penggunaan Tongkat Komando Bupati Mabar

Bupati Mabar menjelaskan, penggunaan tongkat komando yang dibawa merupakan simbol sebagai pemimpin daerah di kabupaten itu.

Penggunaan Tongkat Komando Bupati Mabar
Bupati Mabar - ist

Kupang, Hindiatimes.com Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi sudah mulai berkantor sejak Senin (01/03). Di hari pertama itu, Bupati Endi didampingi Plh. Sekretaris Manggarai Barat Ismail Surdi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Ada hal menarik seperti yang terpantau dalam video pada halaman facebook protokol dan komunikasi pimpinan Manggarai Barat, yakni penggunaan tongkat komando.

Baca juga: Catatan Penting Bupati Sumba Timur di Hari Pertama Berkantor

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Manggarai Barat, Ryan Gampar yang dikonfirmasi wartawan dari Kupang, Senin (01/03) sore, membenarkan penggunaan tongkat komandan oleh Bupati Manggarai Barat.

Ia mengaku, bupati Manggarai Barat diperbolehkan untuk menggunakan tongkat komando. Ia beralasan jabatan bupati setara dengan jenderal bintang satu.

“Bupati boleh karena setara dengan bintang satu,” kata Ryan.

Ketika ditanya terkait regulasi yang mengatur penggunaan tongkat oleh kepala daerah, Ryan mengatakan masih mencari aturan itu.

“Ini saya masih cek. maaf kami masih rapat perdana. Kita sama-sama cek ya,” katanya.

Semantara itu, Bupati Endi menjelaskan, penggunaan tongkat komando yang dibawa merupakan simbol sebagai pemimpin daerah di kabupaten itu. Pada tongkat tersebut, terdapat juga simbol atau lambang 3 bunga melati.

“Apa simbolnya, itu mau memberitahu pemimpin. Seperti di Polres, saya (Kapolres) mau menunjukkan saya komandan kalian, sama juga dengan bupati, saya mau menunjukkan saya pemimpin kalian,” jelas Edi Endi, seperti dilansir Pos Kupang, Senin (1/3).

Menurutnya, lambang atau simbol bunga melati pun terdapat dalam institusi seperti kepolisian dan instansi lainnya.

Pakar Hukum Bicara

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara, Dr. John Tuba Helan mengatakan, sudah tidak ada aturan di pemerintahan sipil mengunakan tongkat komando. Tongkat hanya digunakan dikalangan militer dan kepolisian.

“Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tidak mengatur tentang itu, karena memang tidak cocok digunakan dikalangan sipil,” ujarnya kepada wartawan, Senin (01/03) malam.

Baca juga: Demokrat NTT Apresiasi Sikap Tegas AHY Pecat Tujuh Kader Senior

Menurutnya, Indonesia sudah memasuki era demokrasi dan sudah meninggalkan pemerintahan otoriter, sehingga penggunaan tongkat komando tidak dibenarkan.

“Sudah tidak zamannya lagi. Kita sudah tinggalkan pemerintahan otoriter, maka jangan kembali lagi ke sistem yang buruk. Pemimpin dan yang dipimpin menjalin hubungan kekuasaan berdasarkan kesadaran, bukan komando,” tandasnya.

Seperti dilansir dari Wikipedia, tongkat komando adalah alat yang digunakan sebagai simbol jabatan kewilayahan dan kesatuan di lingkungan militer dan kepolisian.

Alat yang kebanyakan terbuat dari kayu ini biasanya menjadi bagian dari upacara serah-terima jabatan. Umumnya, pemegang tongkat komando adalah pejabat yang memimpin mulai tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional.

Penggunaan tongkat komando hanya digunakan oleh Kapolres/Dandim, Komandan Skadron pendidikan, Komamdan Skadron udara, Komandan Pusdik, Komandan Lanal, Komandan Satuan Radar, Komandan Batalyon, Komandan Brigif, Komandan Brimob, Komandan Lanud, Komandan Lantamal, Kapolda/Pangdam, Gubernur Akpol, Gubernur Akmil, Panglima Kostrad,Komandan Corps Marinir, Komandan Paskhas, Panglima Armada, Komandan Jendral Kopasus, KSAD/KSAL/KSAU dan Kapolri/Panglima TNI.*

Penulis : T Pape

Editor : AT